Kamis, 08 Oktober 2015

AKUNTANSI SYARI'AH


AKUNTANSI SYARI’AH

Akuntansi Syari'ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi Syari'ah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang jelek. Realitas Akuntansi Syari'ah adalah tercermin dalam akuntansi zakat.
Akuntansi zakat menunjukkan proses di mana kekayaan diperoleh secara halal oleh perusahaan. Ini merupakan salah satu contoh dari turunan hisab yang merupakan bidang akuntansi. Disamping itu ternyata melalui Al Qur'an telah menggariskan bahwa konsep akuntansinya adalah penekanan pertanggungjawaban atau accountability yang tujuanya menjaga keadilan dan kebenaran.
Terdapat beberapa pengertian tentang Akuntansi Syariah, antara lain yaitu:
  1. Secara etimologi , kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris, accounting, dalam bahasa Arabnya disebut “ Muhasabah” yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah, atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata “hisab” banyak ditemukan dalam Al-Qur’an dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka,
Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung zhulum (Kezaliman), riba, maysir (judi), gharar (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan.
  1. Akuntansi Syari’ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi Syari’ah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik.
  2. Menurut Sofyan S. Harahap dalam (Akuntansi Social ekonomi dan Akuntansi Islam hal 56) mendefinisikan :” Akuntansi Islam atau Akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam.
1.    Akuntansi syariah yang yang secara nyata telah diterapkan pada era dimana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi SAW, Khulaurrasyidiin, dan pemerintah Islam lainnya.
2.    Akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era dimana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai ( dihegemony) oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam.
Kedua jenis akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon situasi masyarakat yang ada pada masanya. Tentu akuntansi adalah produk masanya yang harus mengikuti kebutuhan masyarakat akan informasi yang disuplainya”
Kerangka konseptual akuntansi syariah juga dibangun dari tujuan yang pada akhirnya digunakan untuk merumuskan teknik akuntansi.
  1. Syariah
  2. Moral     Sosial     Ekonomi     Politik
  3. Akuntansi Syariah
  4. Teknik:
Ø  Pengukuran
Ø  Penyingkapan
  1. Manusia: Pemegang kuasa + Pelaksana
  2. Dasar: Moralitas / Etika berdasarkan hukum Tuhan

sumber :

PSAK


    1. Ada berapakah jumlah pernyataan PSAK hasil adopsi IFRS?
   1.    PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan (Revisi 2009)
   2.    PSAK 2 Laporan Arus Kas (Revisi 2009)
   3.    PSAK 3 Laporan Keuangan Interim (Revisi 2010)
   4.    PSAK 4 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri (Revisi 2009)
   5.    PSAK 5 Segmen Operasi (Revisi 2009)
   6.    PSAK 7 Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi (Revisi 2009)
   7.    PSAK 8 Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan (Revisi 2010)
   8.    PSAK 10 Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing (Revisi 2009)
   9.    PSAK 12 Ventura Bersama (Revisi 2009)
  10.  PSAK 13 Properti Investasi (Revisi 2011)
  11.  PSAK 14 Persediaan (Revisi 2008) 
  12.  PSAK 15 Investasi pada Asosiasi (Revisi 2009)
  13.  PSAK 16 Aset Tetap (Revisi 2011)
  14.  PSAK 18 Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya (Revisi 2010)
  15.  PSAK 19 Aset Tidak Berwujud (Revisi 2009)
  16.  PSAK 22 Kombinasi Bisnis (Revisi 2010)
  17.  PSAK 23 Pendapatan (Revisi 2009)
  18.  PSAK 24 Imbalan Kerja (Revisi 2010)
  19.  PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, Kesalahan (Revisi 2009)
  20.  PSAK 26 Biaya Pinjaman (Revisi 2011)
  21.  PSAK 28 Akuntansi Asuransi Kerugian (Revisi 2010)
  22.  PSAK 30 Sewa (Revisi 2011)
  23.  PSAK 31 Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Revisi 2009)
  24.  PSAK 33 Akuntansi Pertambangan Umum (Revisi 2011)
  25.  PSAK 34 Kontrak Kontruksi (Revisi 2010)
  26.  PSAK 36 Akuntansi Asuransi Jiwa (Revisi 2010)
  27.  PSAK 38 Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (Revisi 2011)
  28.  PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (Revisi 2010)
  29.  PSAK 46 Pajak Penghasilan (Revisi 2010)
  30.  PSAK 48 Penurunan Nilai Aset (Revisi 2009)
  31.  PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian (Revisi 2010)
  32.  PSAK 53 Pembayaran Berbasis Saham (Revisi 2010)
  33.  PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Revisi 2011)
  34.  PSAK 56 Laba per Saham (Revisi 2010)
  35.  PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban dan Aset Kontinjensi (Revisi 2009)
  36.  PSAK 58 Aset Tidak Lancar
  37.  PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan
  38.  PSAK 61 Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
  39.  PSAK 62 Kontrak Asuransi
  40.  PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
  41.  PSAK 64 Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral
  42.  PSAK 107 Akuntansi Ijarah
  43.  PSAK 108 Penyelesaian Utang Piutang Murabahah
  44.  PSAK 109 Akuntansi Zakat Infaq Sedekah
  45.  PSAK 110 Akuntansi Hawalah
  46.  PSAK 111 Akuntansi Asuransi Syariah
  47.  PSAK ETAP

2. Ada berapa PSAK yang dihapus (nomor berapa dan tentang apa saja)?
Ada berapa PSAK yang dihapus (nomor berapa dan tentang apa saja)? Setelah Indonesia mengadopsi penuh IFRS, PSAK khusus industri dihapus. PSAK industri yang saat ini telah dicabut adalah PSAK 32 Akuntansi Kehutanan,  PSAK 35 Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37 Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol, PSAK 31 (revisi 2000 Akuntansi Perbankan dan PSAK 42 Akuntansi Perusahaan Efek. IFRS adalah standar yang disusun dengan basis transaksi dan perlakukan khusus elemen laporan keuangan bukan industri, sehingga  semua standar yang terkait dengan industri dihapus. PSAK yang tidak ada rujukannya dalam IFRS juga dicabut diantaranya akuntansi waran, anjak piutang, restrukturisasi utang piutang bermasalah. Standar ini dicabut karena telah tercakup dalam pengaturan PSAK 50 dan 55 tentang Instrumen Keuangan. Standar lain yang telah ada namun tidak sesuai dengan IFRS direvisi dan disesuaikan dengan pengaturan dalam IFRS terbaru. Contohnya PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan, disesuaikan dengan IAS 1, PSAK 22 tentang Penggabungan usaha berubah naman menjadi Kombinasi Usaha dan disinya disesuaikan dengan IFRS 3 Business Combination. Beberapa standar baru yang sebelumnya tidak ada dalam PSAK diterbitkan Sebagai contoh PSAK 13 Properti Investasi yang mengadopsi dari IAS 40 Investment Properties. PSAK baru yang mengadopsi penuh IFRS efektif berlaku mengikuti keluarnya PSAK tersebut. Mulai tahun 2008 PSAK tersebut sudah ada yang mulai efektif berlaku. Sementara ada beberapa PSAK yang baru efektif berlaku 2012. Bahkan saat ini masih ada beberapa IFRS yang belum dikeluarkan exposure draftnya contohnya IFRS 1 Full Adoptiondan IAS 41 Biological Asset. Setelah tahun 2012 proses adopsi akan tetap secara konsisten dilakukan, karena PSAK baru yang diterbitkan didasarkan pada IFRS yang saat itu telah ada. Ada beberapa PSAK yang telah diadopsi, IFRSnya telah direvisi, misalnya PSAK 23 Pendapatan. IFRS sebagai standar yang berlaku secara global, menyangkut kepentingan banyak pihak, sehingga penerapan standar yang menimbulkan masalah akan dikritisi sehingga akan dinamis dengan perubahan. Peran Dewan Standar Akuntansi sebagai penyusun Standar Akuntansi Keuangan dengan adopsi IFRS akan berubah. Dewan tidak lagi bertugas merumuskan atau menyusun standar baru namun melakukan adopsi IFRS. Adopsi tersebut dilakukan dengan mentranslate IFRS/IAS untuk dilihat apakah dapat diterapkan di Indonesia. Jika diperlukan Dewan akan menambahkan atau mengurangi beberapa bagian IFRS. Standar hasil adopsi IFRS pada bagian depan setiap standar menjelaskan IFRS/IAS  yang diadopsi dan perbedaan standar tersebut dengan IFRS/IAS yang diadopsi. Perbedaan tersebut ada yang bersifat redaksional, tanggal efektif dan isi standar. IFRS memiliki tiga ciri utama yaitu principles based, lebih banyak menggunakan nilai wajar sebagai dasar penilaian dan pengungkapan yang lebih banyak. Standar yang bersifat principles based hanya mengatur hal-hal prinsip bukan aturan detail. Konsekuensinya diperlukan professional judgment dalam menerapkan standar. Untuk dapat memilikiprofessional judgment seorang akuntan harus memiliki pengetahuan, skill dan etika karena jika tidak memiliki ketiga hal tersebut maka professional judgment yang diambil tidak tepat. Dalam standar yang lama sebenarnya telah menggunakan dasar nilai wajar, namun nilai wajar diterapkan pada pencatatan awal dan penilaian sesudah pencatatan awal untuk beberapa aset yang memiliki nilai wajar yang dapat diandalkan (aset yang memiliki kuotasi pasar aktif seperti saham).

3.  Pilih salah satu PSAK dari IFRS, ringkas dan beri komentar?
PSAK 58 mengatur:
–     Akuntansi untuk aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, dan
–     Penyajian dan pengungkapan operasi dihentikan
–     Berlaku untuk seluruh aset tidak lancar yang diakui dan seluruh “kelompok lepasan”
“Kelompok Lepasan” (disposal group): suatu kelompok aset yang dilepaskan, dengan dijual atau lainnya, bersama-sama sebagai kelompok dalam transaksi tunggal dan liabilitas yang berhubungan secara langsung
Termasuk aset tidak lancar yang dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik

4. Apakah menurut kalian PSAK yang kalian pilih bagus atau tidak?

Bagus, karena PSAK ini diterapkan secara prospektif setelah tanggal efektif berlakunya. Pada PSAK 58, disajikan juga Lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan PSAK 58. Lampiran A berisi definisi istilah yang diatur dalam PSAK 58, di antaranya adalah pengertian Kelompok Lepasan, kondisi sangat mungkin terjadi (highly probable). Selain itu, juga terdapat Lampiran B yang berisi penjelasan tentang kondisi perpanjangan periode yang diperlukan untuk menyelesaikan penjualan.


Sumber :
http://nanangbudianas.blogspot.co.id/2013_01_25_archive.html http://www.warsidi.com/2012/09/download-psak-isak-exposure-draft.html
http://ariafarahmita.blogspot.co.id/2011/09/aset-tidak-lancar-yang-dimiliki-untuk.html

Selasa, 23 Juni 2015

Tugas Softskill 3


The term ‘market’, as used by economists, is an extension of the ancient idea of a market as a place where people gather to buy and sell goods. In former days part of a town was kept as the market or marketplace, and people would travel many kilometers on special market days in order to buy and sell various commodities. Today, however, markets such as the world sugar market, the gold market and the cotton market do not need to have any fixed geographical location. Such a market is simply a set of conditions permitting buyers and sellers to work together.
            In a free market, competition takes place among sellers of the same commodity, and among those who wish to buy that commodity. Such competition, influences the prices prevailing in the market. Prices inevitably fluctuate, and such fluctuations are also affected by current supply and demand.

            Whenever people who are willing to sell a commodity contact people who are willing to buy it, a market for that commodity is created. Buyers and sellers may meet in person, or they may communicate in some other way: by letter, by telephone or through their agents. In a perfect market, communications are easy, buyers and sellers are numerous and competition is completely free. In a perfect market there can be only one price for any given commodity: the lowest price which sellers will accept and the highest which consumers will pay. There are, however, no really perfect market, and each commodity market is subject to special conditions. It can be said however that the price ruling in a market indicates the point where supply and demand meet. (taken from A Rapid Course in English for Student of Economics by Tom McArthur).


The questions and answers of number 9 and 10

      9.         What price operates in a perfect market?
                      -  In a perfect market there can be only one price for any given commodity: the lowest price which sellers will accept and the highest which consumers will pay.

     10.      What does the ruling price indicate?
             -  The price ruling in a market indicates the point where supply and demand meet.


NAMA            : ADE MUHAMMAD SYARIF
NPM               : 20212129
KELAS           : 3EB10

Nama anggota kelompok :
1.      ade muhammad syarif             ( 20212129)
2.      ibnu fajri huda fofana             (23212522)
3.      leonardo gustav primadi         (24212180)
4.      muhamad diq                          (24212778)
5.      muhamad farid rifki                (24212941)
6.      tezarianto wibowo                  (27212344)



Rabu, 06 Mei 2015

AUDIT SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 PADA PT.XXX


Depok, 05 Mei 2015

No                   : xxx/xxx/xx/xxxx
Lampiran         : 3 eksemplar
Perihal             : Laporan Hasil Audit Manajemen

Kepada
Yth, Direktur PT.xxx
Di Depok
            Kami telah melakukan audit atas sistem kepastian kualitas mutu pada PT.xxx. audit kami tidak dimaksudkan untuk Audit kami tidak dimaksudkan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan perusahaan dan oleh karenanya kami tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan tersebut. Audit kami hanya mencakup bidang Sistem Manajemen Kualitas ISO 9001 yang dimiliki (terjadi pada) PT. XXX. Audit tersebut dimaksudkan untuk menilai efisiensi (daya guna) dan efektivitas (hasil guna). Sistem Manajemen Kualitas ISO 9001 yang dilakukan dan memberikan saran perbaikan atas kelemahan dalam penerapannya yang ditemukan selama audit, sehingga diharapkan di masa yang akan datang dapat dicapai perbaikan atas kekurangan tersebut dan perusahaan dapat beroperasi dengan lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuannya.
            Hasil audit kami sajikan dalam bentuk laporan audit yang meliputi:
Bab  I              :    Informasi Latar Belakang
Bab II             :    Kesimpulan Audit yang Didukung dengan Temuan Audit
Bab III            :    Rekomendasi
Bab IV             :   Ruang Lingkup Audit
            Dalam melaksanakan audit kami telah memperoleh banyak bantuan, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak baik jajaran direksi maupun staf yang berhubungan dengan pelaksanaan audit ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik ini.

                                                                                                            Kantor akuntan publik
                                                                                                            Ade dan Agung


Bab I
Informasi Latar Belakang

PT. XXX (selajutnya disebut “perusahaan”) berlokasi di Bekasi, didirikan pada bulan Juli 2013 oleh para pendiri yang terdiri atas:
      1.      xxx
      2.      xxx
Tujuan didirikannya Perusahaan adalah untuk memberikan jasa pelayanan kebutuhan seluruh masyarakat, dengan pelayanan akurat, dan sesuai kebutuhan para konsumen. Dalam menjalankan usahanya, PT.xxx  terdiri dari beberapa proses bisnis inti yang dibagi menjadi 3 unit bisnis yaitu unit bisnis pembangkitan, unit bisnis penyaluran dan unit bisnis distribusi
Susunan direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:
1.   manajer BOPS                       : xxx
2.   wakil manajemen mutu         : xxx
3    deputi manajer                       : xxx
Sedangkan tujuan dilakukannya audit adalah untuk:
1.      Menilai efisiensi dan efektivitas penerapan Manajemen Kualitas ISO 9001 pada PT. XXX
2.      Memberikan berbagai saran perbaikan atas kelemahan penerapan Manajemen Kualitas ISO 9001 yang ditemukan.





BAB II
Kesimpulan Audit
Berdasarkan temuan (bukti) yang kami peroleh selama audit yang kami lakukan, kami dapat meyimpulkan sebagai berikut :
Kondisi :
1.      Prosedur perencanaan desain dan pengembangan mengandung beberapa kelemahan di antaranya :
a.       Tidak melaksanakan kegiatan desain
b.      Pengembangan
c.       Dan pengoprasian sistem dala  perusahaaan PT xxx
2.      Pencatatan pembelian perusahaan belum dilakukan secara tertib dan disiplin oleh petugas di dalam perusahaan PT xxx
3.      Prosedur produksi dan penyediaan jasa peliharaan produk belum di lakukan dengan memadai terhadap proses internal sampai dengan ke tempat tujuan.
Kriteria :
1.      Untuk perencanaan desain dan pengembangan harus mampu di kembangkan agar masyarakat mampu merasakan produksi tersebut.
2.      Pencatatan pembelian harus dilakukan secara kronologis dan tepat waktu, sesuai dengan tanggal terjadinya untuksetiap distributor.
3.      Prosedur produksi dan penyediaan jasa pemeliharaan harus dilakukan agar kerusakan terhadap mesin bisa di kurangi
Penyebab :
1.      Belum ada pendoman terhadap desain dan pengembangan di dalam perusahaan tersebut.
2.      Karyawan sebagian merupakan karyawan baru dan belum memiliki pengalaman yang memadai dalam mengelola pembelian terhadap pembuatan mesin.
3.      Belum tersedia kebijakan dan peraturan memadai yang berkaitan dengan desain dan pengembangan
4.      Karyawan belum mampu memproduksi dan penyediaan jasa pemeliharaan dalam perusahaan PT XXX
Akibat :
1.      Tidak ada pengembangan dalam perusahaan dan desain yang bisa membuat masyarakat tertarik.
2.      Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000.000.000 karena pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan harapan pemerintah.
3.      tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan mesin yang memadai.

No
kondisi
kriteria
penyebab
akibat

Tidak melaksanakan kegiatan desain dan pengembangan
Untuk perencanaan desain dan pengembangan harus mampu di kembangkan agar masyarakat mampu merasakan produksi tersebut.
Belum ada pendoman terhadap desain dan pengembangan di dalam perusahaan tersebut.
Tidak ada pengembangan dalam perusahaan dan desain yang bisa membuat masyarakat tertarik

Pencatatan pembelian perusahaan belum dilakukan secara tertib dan disiplin oleh petugas di dalam perusahaan PT xxx
Pencatatan pembelian harus dilakukan secara kronologis dan tepat waktu, sesuai dengan tanggal terjadinya untuksetiap distributor
Karyawan sebagian merupakan karyawan baru dan belum memiliki pengalaman yang memadai dalam mengelola pembelian terhadap pembuatan mesin
tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan mesin yang memadai.





BAB III
Rekomendasi

Hasil audit yang dilakukan menemukan bebrapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen dimasa yang akan datang. Kelemahan ini dapat di kelompokan menjadi 2 yaitu :
1.      Kelemahan yang terjadi pada sistem dan prosedur akuntansi yang dimiliki perusahaan
2.      Kelemahan yang terjadi karena kurangnya terlaltihnya karyawan di bagian pemeliharaan, penyediaan dalam mengelola perusahaan dengan baik
Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi, maka di berikan rekomendasi sebgai koreksi atau langkah perbaikan yang bisa diambil manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut.
Rekomendasi :
1.      Perusahaan harus memiliki sistem informasi akuntasi yang lengakap dan memadai bagi PT xxx untuk mendukung trnsaksi yang memadai. Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan dapat meyajikan informasi pembelian yang akurat di neraca
2.      Karyawan yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dan pemelikharaan mesin harus memenuhi kualifikasi sebagai pengelola dan pemeliharaan yang baik dalam pendidikannya maupun pengalaman dan harus mendapatkan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dlama melaksanakan tugas-tugasnya
3.      Perusahaan harus membuat kebijakan dan peraturan yang cukup untuk menjadi dasar dalam pengelolaan pembelian. Baik dalm menentukasn batas maksimum pemebelian maupun pembatalan pemebelian.
Keputusan untuk melakukan perbaikan atas kelemaha ini sepenuhnya ada pada manajemen, tetapi jika kelemahan ini tidak segera di perbaiki kami mengkhawatirkan terjadi akibat yang lebih buruk pada pengelolaan piutang perusahaan di masa yang akan datang.


Bab IV
Ruang Lingkup Audit

Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi sistem kualitas manajemen mutu pada PT.xxx untuk periode 2015. Audit kami mencakup penilaian kualitas manajemen mutu dan pengelolaan manajemen sumber daya.